IMM Ternate Kecam Kekerasan Oknum Dishub, Desak Walikota Evaluasi Kadis

Senin, 14 April 2025 - 18:07 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Robbi D. Umagapi, Pj Ketua Umum PC IMM Ternate || Dok : kasedata

Robbi D. Umagapi, Pj Ketua Umum PC IMM Ternate || Dok : kasedata

Kasedata.id — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ternate mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oknum petugas keamanan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate. IMM juga mendesak Wali Kota Ternate untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas Perhubungan, Mochtar Hasyim.

Robbi D. Umagapi, Pj Ketua Umum PC IMM Ternate, menyatakan kecaman keras terhadap aksi pemukulan yang terjadi pada Minggu 13 April 2025, di Pelabuhan Sulamadaha. Korban, diketahui berinisial RM menjadi sasaran kekerasan fisik hingga terjatuh dan jilbabnya terbuka akibat pukulan yang diduga dilakukan oleh petugas Dishub.

“Tindakan itu jelas merupakan pelanggaran hukum dan masuk dalam kategori kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi tindak pidana yang harus ditindak tegas,” tegas Robbi.

Menurut IMM, kekerasan ini terjadi hanya karena persoalan sepele, kapal motor kayu tujuan Pulau Hiri sudah penuh, dan korban tidak memiliki tiket. Padahal, selama ini sistem pembelian tiket untuk kapal motor kayu di pelabuhan itu tidak diberlakukan secara formal. Warga biasanya membayar ongkos perjalanan langsung saat tiba di tujuan.

IMM menilai tindakan arogan dan premanisme yang dipertontonkan oknum petugas Dishub merupakan ancaman bagi masyarakat dan mencoreng wajah pelayanan publik. Bila tidak ada sanksi tegas, kekerasan serupa dikhawatirkan akan terulang kembali.

Baca Juga :  Jaga Keindahan Kota, Satpol PP Sula Gencar Tertibkan Hewan Ternak

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan memastikan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. IMM tidak ingin hukum rimba berlaku di tengah masyarakat. Negara harus hadir dan melindungi rakyatnya,” tambah Robbi.

IMM juga meminta Wali Kota Ternate untuk tidak tinggal diam. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan etika aparat Dishub agar pelayanan publik ke depan lebih beradab dan humanis. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

7 Anak Panti Asuhan dikeluarkan, Begini Penjelasan Kepala UPTD PSAA Ternate
Tiba di Makasar, Bupati Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kepulauan Sula
LSF RI Gelar Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman
Hujan Deras Picu Longsor di Ternate Selatan
Dana Perbaikan Jalan di Ternate, Progres Terkini Diverifikasi Balai
Kadin Maluku Utara Siap Gelar Musyawarah ke-V di Ternate
Komitmen Nyata Smart Marsindo Dukung Pendidikan di Pulau Gebe
Ini Hasil Sidak DPRD ke PLTD Kepulauan Sula

Berita Terkait

Jumat, 20 Juni 2025 - 18:20 WIT

7 Anak Panti Asuhan dikeluarkan, Begini Penjelasan Kepala UPTD PSAA Ternate

Jumat, 20 Juni 2025 - 17:36 WIT

Tiba di Makasar, Bupati Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kepulauan Sula

Kamis, 19 Juni 2025 - 11:47 WIT

LSF RI Gelar Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman

Kamis, 19 Juni 2025 - 08:03 WIT

Dana Perbaikan Jalan di Ternate, Progres Terkini Diverifikasi Balai

Rabu, 18 Juni 2025 - 23:57 WIT

Kadin Maluku Utara Siap Gelar Musyawarah ke-V di Ternate

Berita Terbaru

Foto : Dr. Iksan Subur Karamaha

Opini

Kemaksiatan Politik dalam Kegagalan Paripurna DPRD Halsel

Jumat, 20 Jun 2025 - 16:52 WIT

Lembaga Sensor Film menggelar sosialisasi Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman dan Penyensoran.

Daerah

LSF RI Gelar Literasi dan Edukasi Hukum Bidang Perfilman

Kamis, 19 Jun 2025 - 11:47 WIT