Selama Empat Tahun, Pemdes Paslal Gratiskan PBB untuk Warganya

Sabtu, 26 April 2025 - 14:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivitas warga di Kantor Pemerintah Desa Paslal, Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula || dok : karno_kasedata

Aktivitas warga di Kantor Pemerintah Desa Paslal, Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula || dok : karno_kasedata

Kasedata.id – Kabar gembira datang dari Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula. Pemerintah Desa (Pemdes) Paslal secara konsisten telah menggratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah, sejak tahun 2022 hingga 2025.

Kebijakan ini bukan sekadar kebijakan populis tetapi merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial pemerintah desa terhadap kondisi ekonomi warganya. Hal ini ditegaskan Kepala Desa Paslal, Sudarno Kaufua, kepad media pada Sabtu (26/04/2025).

“Pembayaran PBB sejak 2022 telah diambil alih oleh pemerintah desa. Ini adalah bagian dari komitmen saya sejak mencalonkan diri dalam Pilkades. Saat itu, saya berjanji untuk hadir dan membantu rakyat dalam hal-hal yang langsung menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Sudarno.

Menurutnya, program penggratisan PBB ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat desa di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Ia menekankan, seorang pemimpin harus mampu menghadirkan solusi konkret bagi rakyatnya bukan hanya janji.

Baca Juga :  Refleksi Bupati Sula di Momentum Hari Bhayangkara 

Kebijakan ini juga telah melalui proses musyawarah desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

“Ini hasil dari kesepakatan bersama demi kesejahteraan bersama. Saya percaya, kebijakan berpihak pada rakyat adalah kunci desa yang maju dan sejahtera,” lanjutnya.

Sudarno pun mengajak seluruh warga Desa Paslal untuk memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya, sebagai bagian dari pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.

“Rakyat adalah aset utama desa. Ketika mereka terbantu dan dimudahkan, maka keberkahan dan kemajuan desa akan mengikuti,” pungkasnya. (*)

Penulis : Karno Pora

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Wagub Sarbin Dorong Layanan Kesehatan Gratis Menjangkau Ruang Publik
Kemiskinan Malut Turun Jadi 5,81 Persen, BPK Soroti soal Ini
TPT PERHAPI Dimulai, Fun Walk Awali Rangkaian Kegiatan di Ternate
Stok MinyaKita Malut Tembus 117 Ton, Pedagang Diingatkan Patuhi HET
Jelang Nataru, Polda Malut Siapkan Operasi Zebra 2026
Liga Pelajar II PSSI Ternate Segera Bergulir
Tiga Hari Hilang di Hutan Halmahera, Lansia 72 Tahun Belum Ditemukan
HKN, Wabup Sula Ajak Warga Cegah Penyakit Berbahaya

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 21:32 WIT

Wagub Sarbin Dorong Layanan Kesehatan Gratis Menjangkau Ruang Publik

Minggu, 15 November 2026 - 19:21 WIT

Kemiskinan Malut Turun Jadi 5,81 Persen, BPK Soroti soal Ini

Sabtu, 14 November 2026 - 19:48 WIT

TPT PERHAPI Dimulai, Fun Walk Awali Rangkaian Kegiatan di Ternate

Sabtu, 14 November 2026 - 16:18 WIT

Stok MinyaKita Malut Tembus 117 Ton, Pedagang Diingatkan Patuhi HET

Jumat, 13 November 2026 - 16:18 WIT

Jelang Nataru, Polda Malut Siapkan Operasi Zebra 2026

Berita Terbaru

Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad. || Foto : Kasedata.id

Politik

Gerindra Maluku Utara Solid Dukung Dasco Jadi Wapres

Minggu, 15 Nov 2026 - 21:56 WIT

Foto : ilustrasi

Daerah

Kemiskinan Malut Turun Jadi 5,81 Persen, BPK Soroti soal Ini

Minggu, 15 Nov 2026 - 19:21 WIT