Sinergi Pemerintah, Tambang Rakyat di Halsel Segera Kantongi Izin

Kasedata.id — Penambang emas rakyat di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), akan segera memperoleh kepastian hukum melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan izin operasional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepastian itu menjadi kabar baik bagi warga setempat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tambang rakyat, namun kerap menghadapi persoalan legalitas dan ketidakpastian usaha.

Percepatan legalisasi ini dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan ekonomi rakyat, termasuk sektor informal agar memiliki kepastian hukum dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Proses penetapan WPR itu karena terdapat dukungan dan sinergitas dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), Aparat Kepolisian, hingga Pemerintah Kabupaten Halsel.

Sejumlah penambang menyampaikan apresiasi atas peran aktif Gubernur Malut, Wakil Gubernur Malut, Kapolda Malut, dan Bupati Halsel dalam mendorong percepatan legalitas tersebut.

Darwin, penambang rakyat di Desa Anggai, mengaku bersyukur atas rencana penerbitan izin tersebut.

“Adanya kepastian ini, kami tidak lagi dihantui rasa khawatir saat bekerja,” ujarnya kepada media, Kamis (16/4/2026).

Hal senada disampaikan Hi. Muhammad Ridwan, penambang di Desa Kusubibi. Menurutnya, legalitas akan memberikan ketenangan dalam bekerja sekaligus menjamin keberlanjutan penghasilan keluarga.

Sementara, Kepala Desa Manatahan, Mardan La Munja, berharap legalisasi tambang rakyat di wilayah Obi dan sekitarnya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mendorong praktik pertambangan yang lebih tertib dan ramah lingkungan.

Dengan penetapan WPR, aktivitas pertambangan rakyat diharapkan berjalan sesuai regulasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan rakyat. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar