Kasedata.id — Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menegaskan identitas Ternate sebagai Kota Rempah bukan sekadar slogan. Tetapi bagian dari upaya membangun kota yang berbudaya, berdaulat, inovatif dan berkeadilan.
Hal itu disampaikan Tauhid saat membuka rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Benteng Oranje, Kota Ternate, Rabu (26/8/2026).
Dalam sambutannya, Tauhid menyampaikan selamat datang kepada para peserta Rakernas JKPI di negeri asal rempah. Ia mengajak seluruh pihak menghidupkan kembali semangat persatuan masyarakat Maluku Utara melalui filosofi “Marimoi Ngone Futuru” dalam bingkai Moloku Kie Raha.
Menurutnya, Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan rempah dunia. Pala dan cengkeh tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi turut memengaruhi dinamika politik dan perdagangan global.
“Rempah-rempah bukan hanya komoditas, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah politik dunia yang menarik berbagai kekuatan global ke Nusantara,” kata Tauhid.
Ia mengatakan, sejarah perdagangan rempah harus menjadi pelajaran penting bagi generasi saat ini. Maluku Utara pada masa lalu, bukan sekadar objek dalam perdagangan global. Tetapi juga aktor yang aktif mempertahankan kedaulatan atas kekayaan alam dan wilayahnya.
Tauhid menilai Rakernas JKPI XII menjadi momentum untuk memperkuat jejaring kota-kota pusaka di Indonesia yang memiliki keterhubungan sejarah, sosial, ekonomi, politik hingga keagamaan melalui jalur perdagangan rempah.
Selain agenda utama Rakernas, Pemerintah Kota Ternate juga menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung seperti festival gastronomi dan kegiatan pra-Rakernas berupa kolaborasi bersama budayawan dan jurnalis senior Taufik Rahzen, komunitas kreatif serta pegiat literasi rempah melalui kegiatan “Pustaka Kopi & Film” di Benteng Oranje.
Menurut Tauhid, berbagai kegiatan itu diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi mampu menghubungkan kembali sejarah kejayaan rempah dengan tantangan pembangunan di masa kini.
Ia mengatakan tantangan pemerintah daerah saat ini berbeda dengan masa lalu. Persoalan keadilan sosial, ketimpangan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik membutuhkan strategi serta inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Politik lokal harus memastikan kesetaraan dan responsivitas. Setiap warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum serta memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan,” ujarnya.
Tauhid menekankan pentingnya pemerintah daerah menggali potensi lokal secara bijaksana dan adil. Potensi ekonomi, budaya, sejarah dan sumber daya lokal, kata dia, harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, ia menilai kebudayaan memiliki posisi strategis dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan perkotaan.
Identitas budaya lokal yang berakar pada nilai-nilai luhur, kata Tauhid, serta penguatan kelembagaan sosial melalui kearifan lokal dapat menjadi salah satu kekuatan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman.
Karena itu, semangat Ternate sebagai Kota Rempah harus diterjemahkan dalam pembangunan yang tidak hanya mengedepankan sejarah dan kebudayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
Penulis : Pewarta
Editor : Sandin Ar
