RAPBD Malut 2027 Tembus Rp 4 Triliun, Jalan dan Kemiskinan Jadi Prioritas

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memaparkan sejumlah angka strategis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari proyeksi pendapatan daerah, peningkatan belanja modal, pembangunan infrastruktur jalan, hingga target penurunan angka kemiskinan.

Paparan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Kesatu DPRD Provinsi Maluku Utara yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara di ruang paripurna DPRD Malut, Senin (12/10/2026).

Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa APBD tidak semata-mata berbicara tentang besarnya anggaran, tetapi juga tentang sejauh mana belanja pemerintah mampu menjawab persoalan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“APBD bukan sekadar besar uang yang kita miliki dan belanjakan, tetapi kita memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan dapat menyelesaikan masalah di masyarakat,” tegasnya.

Salah satu poin penting yang disampaikan Sherly adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebutkan, PAD Maluku Utara ditargetkan meningkat sebesar 25 persen.

Sementara itu, APBD Maluku Utara yang pada 2026 disebut berada di angka Rp 1,6 triliun diproyeksikan meningkat menjadi Rp 1,8 triliun dalam usulan RAPBD 2027. Angka tersebut, menurut paparan gubernur, menunjukkan kenaikan sekitar 54 persen dibandingkan APBD induk 2026.

Sherly juga menyebutkan, kontribusi PAD mencapai sekitar 51 persen dari total pendapatan daerah. Kondisi ini dinilai mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah pada kategori menengah.

Di sisi belanja, pemerintah mengusulkan anggaran sekitar Rp 4 triliun atau meningkat 41,8 persen. Adapun belanja modal direncanakan mencapai Rp 1,2 triliun, naik 91 persen dan setara dengan sekitar 30 persen dari total belanja daerah.

Menurut Sherly, peningkatan belanja modal tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, revitalisasi sekolah, serta peningkatan fasilitas kesehatan.

“Jika jalan dan jembatan terkoneksi, maka biaya logistik, petani dan nelayan menjadi lebih murah sehingga nilai tukar petani dan nelayan bisa naik,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, Pemprov Maluku Utara memprioritaskan penanganan 20 ruas jalan pada 2027. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Sejumlah ruas yang masuk dalam paparan gubernur antara lain Jailolo–Goal–Ibu, Kedi–Galela, Malifut–Muali–Lapi–Darume, serta sejumlah ruas di wilayah Pulau Makian.

Untuk lingkar Pulau Makian, Sherly menjelaskan, dari total panjang sekitar 33 kilometer, pekerjaan telah dilakukan sepanjang 5 kilometer pada 2026. Dengan demikian, masih tersisa sekitar 28 kilometer yang perlu dituntaskan secara bertahap.

Dari sisa tersebut, sekitar 15 kilometer direncanakan diselesaikan pada 2027 dan 2028, sementara penanganan bagian lainnya dilanjutkan sesuai tahapan pembangunan.

Ruas lain yang turut dipaparkan meliputi Guruapin–Madoyama sepanjang 9 kilometer, Saketa–Dahepodo 5 kilometer, Babang–Yaba 5 kilometer, Babang–Songa 2,4 kilometer, Songa–Wayatim 7,6 kilometer, serta Laiwui–Jiko sepanjang 7 kilometer.

Pemerintah juga merencanakan penanganan ruas Laiwui–Jikotamo–Anggai, Jiko Dolong–Soligi sepanjang 6 kilometer, Waina–Malbufa 5 kilometer, Malbufa–Waibau 5 kilometer, Dofa–Falabisahaya 4,7 kilometer, Falabisahaya–Auponhia 7 kilometer, dan Falabisahaya–Wailoba 7 kilometer.

Selain itu, terdapat ruas jalan Kota Sofifi sepanjang 5 kilometer, Dahepodo–Payahe 8,7 kilometer, serta kelanjutan pembangunan jalan Trans Keiraha.

Sherly menekankan, pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menekan biaya distribusi hasil pertanian dan perikanan. Konektivitas yang semakin baik diharapkan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi petani dan nelayan di Maluku Utara.

Dalam paparannya, Sherly juga menjelaskan rencana pembiayaan RAPBD 2027, termasuk alokasi belanja transfer untuk Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia menyebutkan, melalui APBD Perubahan 2026 telah dianggarkan Rp 300 miliar untuk pembayaran DBH tahun berjalan dan kewajiban terkait. Sementara itu, pada 2027 pemerintah merencanakan anggaran sekitar Rp 250 miliar untuk kebutuhan pembayaran DBH.

Dari sisi fiskal, gubernur memaparkan proyeksi pendapatan sebesar Rp 3,5 triliun dan belanja sekitar Rp 4 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp 480 miliar.

Pemerintah berencana menutup defisit melalui skema pinjaman sebesar Rp 500 miliar yang disebut telah mendapat persetujuan DPRD Maluku Utara.

“Dari pendapatan Rp 3,5 triliun, belanja Rp 4 triliun dan defisit sekitar Rp 480 miliar sekian akan kita tutup dengan rencana pinjaman Rp 500 miliar yang telah disetujui oleh DPRD,” ungkap Sherly.

Selain pembangunan infrastruktur dan penguatan fiskal, Pemprov Maluku Utara juga menetapkan target pembangunan sosial dan ekonomi untuk 2027.

Sherly menyampaikan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 21–25 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran ditargetkan turun menjadi 3,5 persen dan angka kemiskinan ditekan hingga 3 persen.

Pemerintah juga menargetkan pengurangan jumlah keluarga miskin sebanyak 5.000 kepala keluarga (KK) melalui berbagai program intervensi.

“Di tahun 2027 kita akan menurunkan 5 ribu KK yang miskin dengan intervensi yang dilakukan,” tegasnya.

Target tersebut menempatkan efektivitas program pemerintah sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, capaian RAPBD 2027 tidak hanya diukur dari besarnya alokasi belanja, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara, anggota DPD RI, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Maluku Utara. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi