Kasedata.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan strategi penanganan banjir dan bencana hidrometeorologi melalui penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh instansi terkait memiliki kesiapan, pembagian tugas, serta dukungan sumber daya yang terkoordinasi ketika bencana terjadi.
Upaya tersebut dibahas dalam workshop penyusunan dokumen kajian risiko bencana, khususnya Renkon banjir dan hidrometeorologi, yang berlangsung di Bella Hotel, Kota Ternate, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 29 Oktober 2026 itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, BMKG, TNI, Polri, serta fasilitator nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, mengatakan workshop tersebut menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi sekaligus menyempurnakan draf Renkon banjir sebelum disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin menyamakan persepsi dan membahas secara mendalam draf Rencana Kontinjensi banjir yang telah disusun, sehingga dokumen ini benar-benar menjadi pedoman bersama dalam menghadapi potensi bencana,” ujar Fehby.
Menurutnya, penyusunan Renkon tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi harus mampu menggambarkan kesiapan nyata setiap instansi dalam menghadapi situasi darurat. Karena itu, pemetaan sumber daya manusia, peralatan, logistik, serta kapasitas masing-masing lembaga menjadi bagian penting dalam pembahasan.
“Setiap instansi harus mengetahui kapasitas, tugas, dan sumber daya yang dimiliki. Dengan begitu, ketika terjadi bencana, dukungan antarlembaga bisa terkoordinasi dengan baik dan penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Fehby menambahkan, setelah dokumen Renkon disepakati, BPBD Maluku Utara akan melanjutkan tahapan tersebut dengan gladi lapang atau latihan bersama yang direncanakan berlangsung di Kota Sofifi.
Latihan ini akan menjadi sarana untuk menguji kesiapan dan pembagian tanggung jawab masing-masing instansi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi muncul saat penanganan bencana berlangsung.
“Renkon ini tidak boleh berhenti pada dokumen saja. Kita perlu mengujinya melalui gladi lapang agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terarah,” jelas Fehby.
Melalui penyusunan Renkon yang terintegrasi, BPBD Maluku Utara berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat. Kesiapsiagaan bencana pun diharapkan tidak hanya bertumpu pada BPBD, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh instansi sesuai tugas dan kewenangannya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman banjir dan bencana hidrometeorologi, sekaligus mendorong sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana, responsif, dan terukur. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
