Lewat KREASI, Pemprov Malut Tingkatkan Mutu Pendidikan Dasar

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memperkuat langkah pembenahan kualitas pendidikan dasar melalui Program KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia). Tidak sekadar mengevaluasi capaian, Pemprov Malut mendorong program ini menjadi instrumen untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, sekaligus memastikan peningkatan kualitas pendidikan benar-benar dirasakan anak-anak.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Dewan Pengarah Provinsi atau Provincial Steering Committee (PSC) Program KREASI Maluku Utara 2026 yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Rabu (4/11/2026).

Pertemuan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara itu dibuka Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos melalui Sekretaris Daerah, Samsuddin A. Kadir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutan tersebut, Sekprov menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia, khususnya sektor pendidikan, membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, forum PSC memiliki posisi strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran dasar, kemampuan literasi dan numerasi, hingga penguatan perkembangan sosial-emosional anak.

“Pertemuan Dewan Pengarah Provinsi Program KREASI sekaligus menjadi titik awal bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk mengevaluasi capaian dan membenahi strategi penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan sumber daya manusia,” ucap Samsuddin.

Samsuddin juga menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak boleh berjalan secara parsial. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus memastikan kesinambungan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Sebab, peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan. Diperlukan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah kabupaten, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan agar setiap kebijakan memberikan dampak langsung bagi anak.

“Fokus pada hasil dan manfaat nyata bagi anak, terutama dalam peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter,” ujarnya.

Forum tersebut turut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pelaksana Program KREASI. Di antaranya Save the Children Indonesia, Wahana Visi Indonesia, dan Perkumpulan Stimulant Institute.

Program KREASI sendiri telah berjalan sekitar dua tahun di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai. Perjalanan program tersebut menjadi salah satu pijakan untuk mengukur capaian, memetakan kendala di lapangan, sekaligus mengidentifikasi praktik baik yang dapat direplikasi dalam pengembangan kualitas pendidikan di Maluku Utara.

Selain evaluasi program, Sherly melalui Sekprov juga mengingatkan pentingnya ketepatan perencanaan dan penggunaan anggaran. Setiap alokasi anggaran harus diarahkan pada program prioritas yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.

Karena itu, pertemuan PSC diharapkan tidak berhenti sebagai forum koordinasi dan diskusi. Lebih dari itu, harus menghasilkan rekomendasi konkret, terukur, dan realistis sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

“Hasil evaluasi tersebut selanjutnya diharapkan menjadi pijakan untuk memperbaiki pelaksanaan Program KREASI, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta memperluas dampak peningkatan kualitas pendidikan dasar, terutama di wilayah dampingan program,” tegasnya.

Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemprov Maluku Utara mendorong agar pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang lebih berkualitas. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi