DPRD Sula Desak Pemprov Malut Bayar DBH

Rabu, 6 Agustus 2025 - 16:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore || Foto : karno_kasedata

Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore || Foto : karno_kasedata

Kasedata.id — Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula belum juga dicairkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Hal ini menjadi piutang DBH yang menjadi hak Pemda Sula ini mencapai lebih dari 43 miliar.

Anggaran tersebut merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang seharusnya disalurkan melalui Pemprov Malut kepada seluruh kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk Kepulauan Sula. Namun hingga Agustus 2025, Pemprov baru menyalurkan sekitar 3 miliar lebih untuk Kepulauan Sula, jauh dari jumlah yang seharusnya diterima.

Minimnya pencairan DBH ini menjadi desakan dari Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore. Ia menilai ketidaktegasan Pemprov Malut dalam merealisasikan hak-hak kabupaten sangat merugikan masyarakat Sula.

Baca Juga :  BPBJ Malut dan Pemkab Sula Genjot Digitalisasi Pengadaan, Kematangan UKPBJ Jadi Target

“Kami sudah membaca pernyataan Ibu Gubernur Maluku Utara di beberapa media beberapa bulan lalu, bahwa pencairan DBH akan dilakukan secara bertahap. Tahap awalnya masing-masing daerah dijanjikan akan menerima 15 miliar, tapi hingga kini Pemda Sula belum menerima apa-apa,” ungkap Ramli, Rabu (6/8/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan bahwa dana DBH tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di Kepulauan Sula. Ia mendesak agar Pemprov Malut segera melunasi piutang tersebut tanpa menunda-nunda lagi.

Baca Juga :  Halbar Penuh Toleransi, Gereja Jemaat Filadelfia Akediri Resmi Beraktivitas

“Kami ini juga bagian dari Provinsi Maluku Utara. Jangan dianaktirikan. Kalau DBH dibayarkan, otomatis pembangunan di Sula juga bisa berjalan. Jadi ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ramli menyampaikan DPRD dan masyarakat Kepulauan Sula menunggu komitmen nyata dari Pemprov. Ia berharap masalah ini tidak terus berlarut dan menghambat roda pemerintahan di daerah.

“Atas nama DPRD Sula, kami minta agar persoalan ini segera diselesaikan. Jangan sampai rakyat terus jadi korban karena kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (*)

Penulis : Karno Pora

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

PUPR Malut Tegaskan Penyelesaian Jalan Keliling Pulau Makean Sesuai Kontrak
Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa
Konvoi Besar OMAS MA, Muksin Amrin Resmi Bertarung di Bursa Ketum PB Makayoa
Gubernur Malut Raih Penghargaan Nasional ICCI 100 Brands 2026
Sekda Lepas Jemaah Umrah, 2027 Pemkot Ternate Perluas Program
Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan
BPK Temukan Salah Klasifikasi Anggaran di Sejumlah SKPD Pemprov Malut
42 Tahun SMPN 4 Ternate, Perkuat Ekosistim Pendidikan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:30 WIT

PUPR Malut Tegaskan Penyelesaian Jalan Keliling Pulau Makean Sesuai Kontrak

Minggu, 22 November 2026 - 14:56 WIT

Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa

Minggu, 22 November 2026 - 13:26 WIT

Gubernur Malut Raih Penghargaan Nasional ICCI 100 Brands 2026

Minggu, 22 November 2026 - 11:56 WIT

Sekda Lepas Jemaah Umrah, 2027 Pemkot Ternate Perluas Program

Sabtu, 21 November 2026 - 21:03 WIT

Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan

Berita Terbaru

Abdurahman Lahabato. || Foto : Kasedata.id

Daerah

Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:56 WIT