Kasedata.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyatakan siap memfasilitasi UPTD Samsat Halsel untuk turun ke desa-desa dalam rangka penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Plt Kadis DPMD Halsel, M. Zaki Abdul Wahab, mengungkapkan pihaknya menerima surat resmi terkait data tunggakan PKB dari UPTD Samsat Halsel pada Selasa (26/8/2025) kemarin. Data tersebut menjadi dasar kolaborasi penarikan pajak hingga ke tingkat desa.
“Di setiap desa dan kecamatan, pajak kendaraan belum sepenuhnya ditagih. Karena itu, kami siap memfasilitasi langkah ini untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Zaki kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penarikan pajak tidak hanya menyasar kendaraan masyarakat. Tetapi juga kendaraan milik aparat pemerintah desa dan kecamatan. Hasil penarikan ini akan berkontribusi pada PAD yang nantinya digunakan untuk kebutuhan pembangunan.
“ Jadi kolaborasi ini penting untuk mempercepat peningkatan pajak daerah terutama di desa-desa yang masih menunggak,” tegasnya.
Zaki menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pendapatan Daerah dan Pemkab Halsel. Bahkan, Gubernur Maluku Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 375/KPTS/MU/2025 yang memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak.
Surat tersebut memuat kebijakan berupa: pembebasan sanksi administratif (denda PKB), pembebasan pajak progresif, keringanan pokok pajak 1 tahun untuk seluruh tunggakan PKB, serta pembebasan pokok pajak dan denda untuk kendaraan di luar wilayah Maluku Utara.
“Surat gubernur ini sudah kami teruskan ke pemerintah desa agar segera disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan data tunggakan yang kami terima,” pungkas Zaki. (*)
Penulis : Ridal Lahani
Editor : Sandin Ar
