Forkopimda Malut Keluhkan Sentralisasi Kewenangan Daerah 

Kasedata.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) melakukan kunjungan kerja dan pertemuan untuk menyerap aspirasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara (Malut). Pertemuan ini berlangsung di Royal Resto, Kota Ternate,  Senin (17/11/2025).

Tujuan dalam pertemuan itu untuk menginventarisasi materi pengawasan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketua Komite I DPD-RI, Andi Sofyan, menyampaikan pertemuan ini memperlihatkan banyaknya keluhan daerah terhadap semakin sentralistiknya pengaturan kewenangan dalam UU Pemerintahan Daerah. Kondisi ini, kata dia, membuat sejumlah persoalan regional tidak dapat ditangani langsung oleh pemerintah daerah sehingga menghambat pembangunan.

Baca Juga :  Krisis Lahan di Maluku Utara, Senator Graal Desak Jeda Izin Tambang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tadi kita sudah dengar begitu banyak keluhan. Undang-undang tadinya memberi otonomi daerah yang luas, kini malah mengalami sentralistik. Itu yang ingin kita kaji, bagaimana kewenangan ini bisa ditarik kembali ke daerah,” ujarnya kepada sejumlah media usai pertamuan.

Andi mencontohkan sektor kelautan dan pertambangan sebagai dua bidang krusial yang terdampak sentralisasi kewenangan tersebut.

“Misalnya soal kelautan, kabupaten/kota tidak punya kewenangan. Padahal nelayan  kesulitan justru berada di daerah. Begitu juga tambang yang tadinya kewenangan provinsi, sekarang sepenuhnya di pusat. Jadi ini semua perlu kita benahi. Mudah-mudahan kita bisa mengurangi sentralistik Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh keluhan dari Forkopimda Maluku Utara akan dibawa ke tingkat pusat. Pihaknya akan menjadwalkan rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta kementerian terkait lainnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar