Kasedata.id – Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang cepat, cerdas, dan terpercaya.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggandeng Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi Manado menggelar Pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) Government Transformation Academy (GTA) Tahun 2026.
Pelatihan yang berlangsung selama 4–8 Mei 2026 ini dipusatkan di Aula Bidadari Kantor BPSDM, dengan fokus utama pada penguasaan Artificial Intelligence (AI) sebagai instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan modern.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Fachruddin Tukuboya, menegaskan pentingnya pemanfaatan AI oleh ASN untuk meningkatkan kualitas analisis dan evaluasi kebijakan publik di tengah kompleksitas persoalan pemerintahan serta ledakan data.
“Program Digital Talent Scholarship (DTS) adalah bukti komitmen pemerintah memasuki era Revolusi Industri 5.0. Hari ini, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh penguasaan teknologi,” ucapnya, Senin (4/5/2026).
Senada dengan itu, Kepala BPSDM Komdigi Manado, Arsyad menjelaskan bahwa AI mampu membantu ASN dalam mengolah data skala besar, membaca pola, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi. Ia juga menyoroti peran AI dalam mengatasi persoalan data pemerintah yang selama ini tersebar dan belum terintegrasi secara optimal.
“Program DTS sendiri memiliki delapan akademi, mulai dari Government Transformation Academy (GTA), Fresh Graduate Academy (FGA), Vocational School Graduate Academy (VSGA), hingga Digital Leadership Academy (DLA). Namun kali ini, fokus kita pada GTA sebagai penguatan kapasitas ASN,” jelas Arsyad.
Menutup sambutannya, Fachruddin berharap pelatihan ini menjadi titik awal lahirnya birokrasi modern yang adaptif dan berbasis digital.
“Kita ingin membangun pemerintahan yang tidak hanya bersih dan profesional, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. ASN harus menjadi motor penggerak inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelatihan DTS diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di lingkungan instansi pemerintah, sekaligus mendorong kemajuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara menyeluruh.
Kegiatan ini ditandai dengan penyematan pin kepada perwakilan peserta sebagai simbol dimulainya pelatihan secara resmi.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, Pemprov Maluku Utara terus mendorong ASN untuk inovatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang kian dinamis di era digital.
Dengan kompetensi digital yang mumpuni, ASN tidak lagi sekadar pelaksana kebijakan, tetapi menjadi agen perubahan mendorong efisiensi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
ASN yang adaptif adalah fondasi utama menuju pemerintahan modern, transparan, dan berdaya saing di era digital. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
