Kasesata.id – Prosesi pelantikan Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Maluku Utara periode 2024-2028 berlangsung meriah. Pelantikan berlangsung di Hotel Sahid Bella, Kota Ternate, Sabtu (9/8/2025) malam.
Menariknya, dalam acara pelantikan itu dihadiri langsung ketua umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharuddin dan Sekretaris Jendral Rifqi Al Mubarok.
Turut hadir dalam acara pelantikan itu Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Anggota DPD RI Graal Taliwo, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut Zulkifli Bian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Abubakar Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Maluku Utara H. Amar Manaf, Banom NU, para anggota DPRD PKB se-Maluku Utara dan perwakilan OKP se-Maluku Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua PW GP Ansor Maluku Utara, Syarif Abdullah menyatakan komitmennya untuk terus melakukan penguatan ekonomi melalui pengembangan Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) sebagai fokus utama.
“Progres kami ke depan lebih cenderung kepada kemandirian ekonomi. Melalui peresmian kebun Ansor sore tadi yang di saksikan langsung oleh Wakil Gubernur, Pimpinan Pusat GP Ansor dan masyarkat Kelurahan Kastelah, kami juga punya progres ke depan membentuk kelompok nelayan dibawah binaan PW GP Ansor,” kata Syarif Abdullah usai dilantik sebagai Ketua PW GP Ansor Maluku Utara.
Ia mengatakan BUMA merupakan usaha resmi yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor sebagai bagian dari strategi kemandirian ekonomi organisasi.
“Kami di Maluku Utara sudah lakukan itu, dimana dalam peresmian kebun Ansor kami bersama pengurus pusat langsung perdana menanam jagung sore tadi,” ucapnya.
Syarif berharap dalam penguatan program ketahanan pangan ini, kader-kader muda Ansor dapat dibina dan melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan bisnis secara profesional.
“Ini sejalan dengan misi GP Ansor dalam mencetak kader yang tidak hanya kuat secara ideologis dan spiritual, tetapi juga tangguh dalam aspek ekonomi. Melalui BUMA, proses pemberdayaan ekonomi dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan,” pungkasnya. (*)
Penulis : Sukarsi Muhdar
Editor : Redaksi
