KPU Resmi Tetapkan Tauhid-Nasri, DPRD Ternate Siapkan Paripurna

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Latar kantor DPRD Kota Ternate/Sekwan DPRD Aldhy Ali

Latar kantor DPRD Kota Ternate/Sekwan DPRD Aldhy Ali

Kasedata.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate secara resmi menetapkan Muhammad Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar (Tauhid-Nasri) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate terpilih untuk periode 2024-2029. Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU Kota Ternate pada Rabu (5/2/2025), setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa Pilkada 2024.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, DPRD Kota Ternate akan menggelar sidang paripurna terkait pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pilkada 2019 serta pengangkatan pasangan terpilih hasil Pilkada 2024. Sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025.

Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali, menyatakan agenda paripurna telah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPRD dan kini tinggal menunggu hasil pleno penetapan dari KPU.

“Sesuai koordinasi dengan pimpinan DPRD, kemungkinan paripurna digelar pada hari Senin,” ujar Aldhy saat ditemui sejumlah wartawan.

Ia menjelaskan bahwa setelah DPRD menerima surat keputusan penetapan dari KPU beserta dokumen pendukung seperti putusan MK dan beberapa berkas lainnya, paripurna segera dilaksanakan.

Suasana rapat pleno terbuka oleh KPU Kota Ternate, Rabu (5/2/2025) || Foto : Lesy kasedata.id

Sesuai hasil rapat koordinasi ketua DPRD dan sekretaris daerah se-Indonesia, paripurna wajib digelar dalam tiga hari setelah keputusan pleno KPU diterima. Namun, karena hari ketiga jatuh pada Sabtu yang merupakan hari libur, maka paripurna baru bisa dilaksanakan pada Senin, 10 Februari 2025.

Baca Juga :  Ketua Fatayat NU Malut Serukan Gerakan Besar Koperasi Perempuan Bangkitkan Ekonomi Rakyat

“Saya juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, dan batas penyampaian seluruh dokumen hasil pleno KPU memang sampai hari Senin,” tambahnya.

Aldhy memastikan seluruh dokumen usulan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah terpilih telah dipersiapkan.

“Usulan pengangkatan itu terdiri dari sekitar 11 dokumen. Jika KPU menyerahkannya hari ini, maka DPRD hanya perlu melengkapi surat pengantar dan berita acara paripurna. Setelah itu, kami tinggal menyerahkannya ke Pemerintah Provinsi,” pungkasnya. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Pemkot Ternate Bakal Serahkan Penghargaan untuk 62 Paskibraka
DPRD Malut Setujui Tambahan Anggaran TPP ASN Rp 92,3 Miliar, Pemprov Diminta Tepat Sasaran
80 Jemaah Umrah Diberangkatkan Pemprov Malut, Layanan hingga Uang Saku Ditanggung
Pemprov Malut Bangun 40 Rumah Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa
21 Polisi Kena PTDH, GP Ansor Malut Apresiasi Ketegasan Kapolda
Sekolah Kedinasan Jadi Rebutan, 198 Peserta Malut Adu Strategi di Simulasi CAT
Nurcholis, Dokter Spesialis Saraf Pulang Mengabdi di Bumi Hibualamo
Dari Sirah ke Aksi, Muslimat-Fatayat NU Malut Perkuat Ketahanan Keluarga

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 13:48 WIT

Pemkot Ternate Bakal Serahkan Penghargaan untuk 62 Paskibraka

Senin, 7 September 2026 - 22:38 WIT

DPRD Malut Setujui Tambahan Anggaran TPP ASN Rp 92,3 Miliar, Pemprov Diminta Tepat Sasaran

Senin, 7 September 2026 - 20:23 WIT

80 Jemaah Umrah Diberangkatkan Pemprov Malut, Layanan hingga Uang Saku Ditanggung

Senin, 7 September 2026 - 19:15 WIT

Pemprov Malut Bangun 40 Rumah Masyarakat Adat O’Hongana Manyawa

Senin, 7 September 2026 - 16:11 WIT

Sekolah Kedinasan Jadi Rebutan, 198 Peserta Malut Adu Strategi di Simulasi CAT

Berita Terbaru