Kasedata.id – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe bergerak cepat merespons isu budaya dan infrastruktur saat menerima audiensi Persatuan Pemuda Pagu di Ruang Rapat Wagub, Senin (4/5/2026).
Didampingi Sekda Malut, H. Syamsuddin A. Kadir dan Kabid Kebudayaan Dikbud, Darmin Abdurrahman, audiensi ini langsung menyoroti dua isu krusial diantaranya pelestarian adat budaya dan kondisi memprihatinkan infrastruktur desa.
Sejak awal, perwakilan Pemuda Pagu tampil lugas. Mereka memaparkan tiga program prioritas, masing-masing dokumentasi warisan budaya takbenda, regenerasi pelaku adat, serta pembentukan cabang organisasi di tingkat kabupaten/kota.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak tetua adat sudah sepuh. Jika pengetahuan mereka tidak segera direkam dalam database dan video dokumenter, kita terancam kehilangan jejak budaya. Kami ingin budaya tetap hidup dan dekat dengan generasi muda,” tegasnya.
Sekda Malut memastikan dukungan penuh pemerintah daerah. Menurutnya, pelestarian budaya bukan kerja satu pihak.
“Ini tanggung jawab bersama. Pemprov siap memfasilitasi pendataan dan bersinergi dengan komunitas,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Kebudayaan, Darmin Abdurrahman, mengungkapkan capaian Pemprov yang telah mencatat sejumlah karya budaya di tingkat nasional, dengan target penambahan pada 2026.
“Kolaborasi dengan komunitas pemuda akan mempercepat inventarisasi dan penguatan identitas budaya daerah,” jelasnya.
Tak hanya budaya, forum ini juga menjadi ruang curhat warga soal infrastruktur. Perwakilan Pemuda Pagu menyoroti kondisi jembatan penghubung desa di wilayah barat yang kian memprihatinkan.
Jembatan yang dibangun sejak 2008 itu kini nyaris tak layak digunakan. Warga terpaksa bergantung pada jembatan gantung kayu untuk mengakses lahan pertanian hingga fasilitas umum.
Akibatnya, sekitar 9 persen lahan pertanian terdampak karena akses yang kerap terputus, terutama saat musim tertentu. Kondisi ini juga berisiko bagi keselamatan warga, termasuk ibu hamil yang membutuhkan akses cepat ke layanan kesehatan.
Menanggapi hal itu, Wagub Sarbin Sehe tak menunggu lama. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi “tiga tungku” adat, agama, dan pemerintah dalam menjaga budaya tetap hidup.
“Budaya tidak boleh berhenti di seremonial. Harus hidup di tengah masyarakat. Saya minta OPD terkait segera bergerak, libatkan sekolah dan generasi muda,” tegasnya.
Untuk persoalan jembatan, Wagub langsung menginstruksikan Dinas PUPR turun ke lokasi, “infrastruktur dasar tidak boleh diabaikan. Ini menyangkut keselamatan dan ekonomi warga. Saya minta segera dicek dan disiapkan langkah penanganan,” perintahnya.
Audiensi ini menghasilkan tiga langkah konkret diantaranya penyusunan program kolaborasi pelestarian budaya, peninjauan langsung kondisi jembatan desa, serta penguatan edukasi budaya di lingkungan pendidikan. (*)







![Kuasa hukum Agusti, Julfandi Gani, S.H. saat memasukan laporan ke Ditreskrimsus Polda Malut [dok : kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/05/Picsart_26-05-04_18-03-32-970-225x129.jpg)