Polemik Kades Wailoba, Praktisi Hukum Soroti Intervensi Politik

Kamis, 6 Agustus 2026 - 21:33 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktisi hukum Arman Kedafota

Praktisi hukum Arman Kedafota

Kasedata.id – Polemik desakan pemberhentian Kepala Desa (Kades) Wailoba yang menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula menuai sorotan. Setelah sebelumnya dikritik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kini praktisi hukum Arman Kedafota mengingatkan pentingnya menjaga prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Arman menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghindari praktik yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk upaya mengintervensi proses pengangkatan maupun pemberhentian kepala desa di luar mekanisme hukum.

“Semua pihak harus menghindari praktik-praktik yang mengarah pada KKN. Upaya mengintervensi proses pengangkatan maupun pemberhentian pejabat kepala desa, apabila didorong oleh kepentingan di luar mekanisme hukum,” ujar Arman.

Menurutnya, mekanisme pengangkatan, pemberhentian, maupun pemberhentian sementara kepala desa telah diatur dalam Undang-Undang Desa beserta aturan turunannya. Karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, evaluasi, dan ketentuan hukum, bukan tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga :  Pemda Sula Matangkan Persiapan Kunjungan Kerja Menkes

Arman menilai seluruh penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, memiliki tanggung jawab menjaga independensi proses pemerintahan.

“Jangan sampai ada kesan bahwa jabatan publik dapat dipertahankan atau dicopot karena tekanan politik. Hal seperti itu bertentangan dengan asas profesionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kepala daerah memang berkewajiban menerima aspirasi dari berbagai pihak seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademisi, tokoh masyarakat, maupun elemen masyarakat lainnya. Namun, masukan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk mengintervensi keputusan administrasi pemerintahan.

“Aspirasi politik merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi keputusan administrasi negara harus tetap berdiri di atas fakta, hasil pemeriksaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Baca Juga :  Ratusan ASN Pemprov Malut Mulai Tes Ukom

Arman juga mengingatkan para pejabat publik termasuk anggota DPRD, agar berhati-hati dalam melakukan manuver politik yang berkaitan dengan pergantian pejabat pemerintahan.

Menurutnya, penggunaan pengaruh politik untuk mendorong pergantian pejabat tanpa melalui mekanisme yang sah berpotensi bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan dapat dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Ia berharap polemik di Desa Wailoba dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan yang berlaku sehingga tidak berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan.

“Yang harus dikedepankan adalah kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan pemerintahan desa yang berjalan efektif. Jangan sampai proses pergantian pejabat menjadi preseden buruk yang membuka ruang bagi praktik KKN maupun intervensi politik di masa mendatang,” pungkasnya. (*)

Penulis : Karno Pora

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif
Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan
Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:38 WIT

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Sofifi

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:35 WIT