Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempertegas komitmennya memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak. Hal itu menjadi salah satu poin utama dalam audiensi Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, bersama PT Pupuk Indonesia di Kediaman Crysant, Jumat (7/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara, Anwar M. Nur bersama jajaran serta perwakilan PT Pupuk Indonesia.
Audiensi membahas tiga agenda utama, yakni penyaluran pupuk subsidi, pemutakhiran data penerima, serta dukungan terhadap sembilan komoditas strategis daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan, pemerintah tidak ingin persoalan pupuk subsidi berhenti pada ketersediaan barang. Distribusi hingga ke tangan petani harus dipastikan berjalan tepat harga, jumlah, waktu, dan sasaran.
“Jangan sampai petani sudah dapat subsidi tapi masih terbebani biaya transport karena kiosnya jauh. Ini harus kita carikan solusi. Kalau bisa sistemnya kita digitalkan supaya lebih transparan dan tidak ada pungutan,” tegas Wagub.
Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Anwar M. Nur memaparkan sejumlah kondisi dan kebutuhan sektor pertanian di lapangan. Salah satunya kebutuhan komoditas nangka di Maluku Utara yang mencapai 2.576 ton.
Selain nangka, pemerintah juga mendorong pengembangan delapan komoditas strategis lainnya, termasuk sektor perikanan dan kelapa. Pengembangan tersebut diarahkan melalui 30 komunitas tani dengan skema pengelolaan lahan produktif seluas dua hektare.
Dari hasil pembahasan bersama Pupuk Indonesia, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian serius pemerintah.
Pertama, pemutakhiran data penerima. Masih ditemukan petani yang belum masuk dalam RDKK sehingga tidak dapat mengakses pupuk subsidi. Bahkan, terdapat data penerima yang diketahui sudah meninggal dunia. Untuk itu, Pemprov Maluku Utara bersama Pupuk Indonesia sepakat mempercepat pembaruan data berbasis KTP agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Kedua, persoalan distribusi. Jarak kios dengan kelompok tani masih menjadi kendala di sejumlah wilayah. Biaya pengangkutan dari kios menuju lahan juga masih harus ditanggung petani dan berada di luar harga pupuk subsidi. Karena itu, akan dikaji kemungkinan penerapan titik bagi yang lebih dekat dengan kelompok tani.
Ketiga, aturan teknis pengambilan pupuk. Mekanisme pengambilan dalam kemasan 50 kilogram dinilai belum cukup fleksibel. Kondisi ini menjadi kendala ketika kebutuhan petani tidak sesuai dengan jumlah tersebut. Masukan dari pemerintah daerah tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Pupuk Indonesia.
Keempat, digitalisasi penyaluran. Pemerintah juga mendorong sistem pembayaran dan penyaluran subsidi berbasis transfer atau digital agar lebih transparan, akuntabel, sekaligus memudahkan pengawasan.
Tak hanya berbicara soal pupuk, Wagub Sarbin turut menekankan pentingnya perlindungan terhadap petani, termasuk melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan bagi para pelaku sektor pertanian.
“Kita ingin setiap kecamatan di Maluku Utara bisa mandiri. Hasil pertaniannya harus bisa diserap di daerah sendiri. Ini kerja bersama kita dengan Pupuk Indonesia,” ujar Sarbin.
Pemprov Maluku Utara bersama Pupuk Indonesia dan Dinas Pertanian selanjutnya akan menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui langkah konkret di lapangan, termasuk turun langsung ke kabupaten/kota untuk memastikan berbagai persoalan distribusi dan data penerima dapat segera dibenahi.
Langkah ini diharapkan mampu membuat subsidi pupuk tidak hanya tersedia di tingkat penyalur, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani Maluku Utara. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
