Home / Daerah

DBH Jangan Dipangkas, Maluku Utara Siap Jadi Pusat Hilirisasi Nikel

Redaksi

Minggu, 12 April 2026 - 13:15 WIT

URL berhasil dicopy

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyampaikan sambutannya pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku Utara yang digelar di Hotel Bela Ternate. || dok : Ilham/Kasedata

Kasedata.id – Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan sejumlah pesan strategis dalam sambutannya pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku Utara yang digelar di Hotel Bela Ternate, Minggu (12/4/2026).

Dalam forum tersebut, Sherly membuka sambutannya dengan menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus pusat dan daerah yang hadir.

Pada kesempatan itu, Sherly menegaskan pentingnya menjaga alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil. Menurutnya, keberlanjutan DBH menjadi faktor krusial dalam menopang pembangunan, khususnya di wilayah dengan potensi sumber daya alam besar seperti Maluku Utara.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“DBH jangan sampai dipangkas, karena itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan daerah,” tegas Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu.

Selain isu fiskal, Sherly juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan di Maluku Utara. Ia mengungkapkan bahwa komposisi penduduk usia muda dan produktif yang besar belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah, dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Dalam konteks pengembangan industri, Sherly mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam, khususnya pada sektor nikel yang menjadi komoditas unggulan daerah. Ia menekankan pentingnya pengembangan produk turunan bernilai tambah seperti stainless steel, seiring tingginya permintaan pasar global.

Sherly juga mengungkapkan hasil kunjungannya ke India yang menunjukkan besarnya peluang ekspor produk hilir berbasis nikel dari Indonesia.

Lebih lanjut, ia menyinggung proyek strategis nasional (PSN) pengembangan industri baterai yang tengah didorong pemerintah pusat. Menurutnya, Maluku Utara harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga sebagai bagian dari rantai industri hilir.

“Maluku Utara harus ikut dalam rantai downstreaming, tidak hanya menyuplai bahan mentah, tetapi juga menjadi daerah yang memproduksi,” tegas Sherly.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis industri, sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam. (*)