Kasedata.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, akan mendorong tambahan anggaran untuk 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komisi III DRPD Halsel, Safri Talib menyebut, empat OPD yang dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas PUPR, dan Dinas Sosial (Dinsos).
“Tambahan anggaran ini diperuntukan untuk tanggap darurat pasca bencana alam di beberapa kecamatan yang terdampak banjir bandang pada 22 Juni 2025 lalu,” kata Safri diruang kerjanya , Jum’at (11/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Safri bilang, DPRD akan diskusi dengan TAPD untuk mendorong tambahan anggaran di 4 OPD tersebut pada APBD perubahan Tahun 2024. Pihaknya, kata dia, akan menjadwalkan rapat bersama 4 dinas itu untuk membahas format penanganan beberapa kecamatan yang terdampak banjir.
“Kerusakan fasilitas publik dan rumah warga akibat banjir bandang serta tanah longsor, sejauh ini belum ada penanganan secara fisik dari pemerintah daerah. Sementara BPBD Halmahera Selatan tidak mampu menangani secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran dan personel,” sebut Amaka sapaan akrab Safri Talib.
Lebih lanjut, Politisi dua periode ini menguraikan bahwa ada porsi masing-masing setiap dinas, misalnya BPBD bisa tangani apa paska bencana, kemudian Disperkim bisa tangani rumah rusak, Dinas PUPR mungkin tangani jalan.
“Itu semua masih direncanakan untuk selanjutnya nanti ada rapat dengan keempat OPD sebelum pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD 2025. Kalau misalkan kita sudah temukan format dan ada kesepahaman, maka kita langsung dorong di KUA-PPAS agar penetapan pagu anggaran sementara untuk 4 OPD itu sudah disisipkan,” imbuhnya.
Politisi Partai PKB ini menambahkan, penanganan wilayah terdampak banjir bukan hanya di Kecamatan Bacan, tetapi beberapa kecamatan lain seperti Obi, Makian, Kayoa dan Gane Barat juga dilakukan, mengingat BPBD sudah mengantongi data wilayah terdampak bencana.
“Jadi kalau di Bacan rumah warga dan perabotan yang rusak. Kalau di kecamatan terluar ada jalan dan talud yang rusak. Makanya kita butuh Dinsos, Dinas PUPR dan Disperkim untuk melihat kerusakan-kerusakan itu,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ridal Lahani
Editor : Redaksi
