Pemprov Malut Terbanyak Penerima Program KNMP

Senin, 14 Juli 2025 - 10:53 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Maluku Utara, Fauji Momole.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Maluku Utara, Fauji Momole.

Kasedata.id Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) mendapatkan 6 titk program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Fauji Mamole, saat diwawancarai awak media, Senin (14/7/2025) di Sofifi.

Fauji menyebutkan 6 titik program kampung nelayan itu tersebar di Kabupaten Sula, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Pulau Morotai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“6 titik itu terbagi, 5 titik kampung nelayan merah putih berbasis kegiatan perikanan tangkap dan satu titik di Halmahera Barat berbasis perikanan budidaya,” ucap Plt Kadis DKP.

Baca Juga :  Pelayanan Publik Maluku Utara Melejit, Capaian Tembus 127,54 Persen

Ia menjelaskan bahwa program kampung nelayan merah putih ini ada di 100 titik seluruh Indonesia dari 38 Provinsi yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Maluku Utara merupakan provinsi yang paling banyak mendapatkan program kampung nelayan ini. Pertitiknya dialokasikan Rp 22 miliar dari total Rp 132 miliar,” sebut Fauji.

Lebih lanjut, Fauji menjelaskan bahwa program kampung nelayan merah putih (KNMP) dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing.

Baca Juga :  Ailan Gorahe Tegas, EPPD 2025 Bukan Potret Kinerja Sherly–Sarbin

“Untuk beberapa Kabupaten dan Kota yang lainya akan di maksimalkan pada tahun anggaran berikut. Karena, tidak semua bisa di akomodir dalam waktu yang bersamaan sebab keterbatasan alokasi yang tersedia” terangnya.

Ia berharap program ini dikelola secara maksimal, sehingga hasil tangkap nelayan bisa tertangani melalui sarana yang telah disediakan.

“Mudah-mudahan dengan penempatan kampung nelayan ini nantinya diikutkan dengan koperasi merah putih yang nantinya di dorong untuk potensi desa,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

BPN Ternate : Villa Lago Montana Sah Secara Hukum
Reses di SMAN 2 Ternate, Is Suaib Disodori Usulan Laboratorium Robotik dan Tunjangan Guru
Muhajirin Bailussy Serap Keluhan Warga Pulau Ternate, Masalah Infrastruktur hingga HPK Jadi PR
Warga Bukulasa Tagih Janji Politik Wali Kota Tidore
Husni Bopeng Tampung Aspirasi Warga Sulamadaha dari Petani sampai UMKM
Tak Asal Tunjuk, PUPR Malut Pastikan PPK 2026 Berdasarkan Regulasi
Pemprov Malut Terapkan Sistem Talenta, Tak Ada Lagi ASN Modal Kedekatan
DPRD Malut dan Pemprov Geram Solar Subsidi Langka di Pasaran

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:14 WIT

BPN Ternate : Villa Lago Montana Sah Secara Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:10 WIT

Reses di SMAN 2 Ternate, Is Suaib Disodori Usulan Laboratorium Robotik dan Tunjangan Guru

Rabu, 13 Mei 2026 - 11:45 WIT

Muhajirin Bailussy Serap Keluhan Warga Pulau Ternate, Masalah Infrastruktur hingga HPK Jadi PR

Rabu, 13 Mei 2026 - 11:14 WIT

Warga Bukulasa Tagih Janji Politik Wali Kota Tidore

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:29 WIT

Husni Bopeng Tampung Aspirasi Warga Sulamadaha dari Petani sampai UMKM

Berita Terbaru

Farida Djama, saat menggekar reses di SMA Negeri 1 Ternate [Foto : sukarsi/kasedata]

Pendidikan

Farida Djama Reses di SMAN 1 Ternate, Tampung Aspirasi Guru

Rabu, 13 Mei 2026 - 19:09 WIT

BPN Ternate, Shendy Yulanda Putra/Villa Lago Montana [dok : kasedata]

Daerah

BPN Ternate : Villa Lago Montana Sah Secara Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:14 WIT

Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Ternate, Rusli Jafar [Foto : sukarsi/kasedata]

Pendidikan

SMA Negeri 10 Ternate Jalankan LSP 2026–2028 Wakili Malut

Rabu, 13 Mei 2026 - 17:11 WIT