Rakorda, Gubernur Paparkan Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara

Kasedata.id — Gubernur Sherly Tjoanda, memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara (Malut) pada kuartal III tahun 2025 yang mencapai 39,1 persen, melampaui target ditetapkan dalam RPJMD.

Paparan tersebut disampaikan  Gubernur dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah (Rakorda) se-Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Bappeda Provinsi di Hotel Sahid Ternate, Rabu (17/12/2025).

Forum tersebut dikelola Kepala Bappeda Sarmin S. Adam, sebagai momentum konsolidasi lintas pemerintahan dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah tahun 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah kepala daerah dari 10 Kabupaten/kota turut hadir diantaranya Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, serta Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua. Sementara kepala daerah lainnya diwakili oleh wakil bupati dan sekretaris daerah.

Dalam paparannya, Gubernur Sherly menekankan capaian pertumbuhan ekonomi harus dibaca secara utuh tidak hanya dari sisi angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Capaian ini ditopang kontribusi signifikan dari sejumlah daerah. Tiga kabupaten bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 50 hingga 70 persen,” ujar Sherly.

Ia menyebut Kabupaten Halmahera Tengah memperoleh apresiasi nasional sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.

Meski demikian, Sherly menegaskan capaian makro tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

Saat ini, tingkat kemiskinan Maluku Utara berada di angka 5,8 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5 persen dan ditargetkan turun menjadi 4 persen pada 2026.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga masih berada di angka 72 dan perlu terus didorong peningkatannya secara merata di seluruh wilayah,” jelasnya.

Gubernur juga menyoroti tantangan pembangunan di wilayah kepulauan di sektor pendidikan. Banyak sekolah di pulau-pulau kecil memiliki jumlah peserta didik terbatas dan ketergantungan tinggi pada tenaga guru honorer sehingga berdampak pada pembiayaan operasional.

“Tahun ini kita menerima 92 miliar untuk revitalisasi sekolah. Pada 2026, sebanyak 72 sekolah telah disetujui mendapatkan bantuan pusat. Tapi data sekolah harus jujur. Kalau tidak, justru tidak akan mendapatkan bantuan,” pungkasnya. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar