Home / Daerah

Rehabilitasi Sosial Jadi Program Utama Dinsos Halsel 2026

Redaksi Kasedata

Selasa, 20 Januari 2026 - 15:20 WIT

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Sosial Halsel, Fajri Kambey [dok : ridal/kasedata]

Kasedata.id – Serapan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025 mencapai 89,69 persen. Capaian ini dalam mendukung kegiatan sosial sepanjang tahun anggaran.

Kepala Dinas Sosial Halsel, Fajri Kambey, menyampaikan dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6.633.271.570, terdapat Rp5.946.631.830 yang telah direalisasikan. Sementara, sisa anggaran tercatat sebesar Rp686.639.740. Serapan ini merupakan akumulasi dari realisasi seluruh program dan kegiatan Dinsos Halsel selama tahun 2025.

Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program utama, diantaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan pagu Rp4.797.846.270, program pemberdayaan sosial sebesar Rp868.954.250, serta program rehabilitasi sosial dengan pagu Rp602.545.000.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selain itu, terdapat program perlindungan dan jaminan sosial dengan pagu anggaran Rp341.972.050, serta program penanganan bencana dengan pagu anggaran Rp21.950.000,” ujar Fajri saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (20/1/2026).

Fajri menjelaskan, untuk program prioritas tahun 2026, Dinas Sosial Halsel akan lebih difokuskan pada sektor rehabilitasi sosial. Fokus itu antara lain mencakup penyaluran bantuan kepada lansia berupa kursi roda dan alat bantu dengar. Penyaluran bantuan ini, kata dia, tidak lagi bergantung pada zonasi wilayah, melainkan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan yang masuk ke dinas.

“Di tahun 2026 ini, kami memprioritaskan rehabilitasi sosial. Bantuan seperti kursi roda dan alat pendengaran akan diberikan berdasarkan permohonan dan kebutuhan riil masyarakat, bukan lagi semata-mata zonasi,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, apabila tidak terjadi pemangkasan dana TKD maka sejumlah program berbasis zonasi tetap akan dijalankan. Program tersebut antara lain bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pembentukan Karang Taruna, dan program pemberdayaan sosial lainnya.

“Tahun ini, jika tidak ada pemangkasan TKD, banyak program yang akan dilaksanakan berbasis zonasi, seperti bantuan KUBE dan pembentukan Karang Taruna. Namun secara umum, Dinas Sosial tahun ini memfokuskan diri pada pemenuhan standar pelayanan minimal,” pungkasnya. (*)