Home / Daerah

Soroti Penanggulangan dan Mitigasi Bencana di Ternate

Redaksi Kasedata

Jumat, 9 Januari 2026 - 06:35 WIT

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful [Foto : sukarsi/kasedata]

Kasedata.id – Komisi III DPRD Kota Ternate menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Ternate, Kamis (8/1/2026).

RDP tersebut membahas potensi bencana serta upaya penanggulangan menyusul peristiwa banjir dan genangan yang terjadi di sejumlah kelurahan dalam beberapa hari kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful, mengatakan RDP ini sebagai tindak lanjut dari hasil tinjauan langsung DPRD ke beberapa titik terdampak banjir.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kemarin kami turun langsung mengecek sejumlah lokasi. Dari hasil itu, kami memanggil dinas terkait untuk membahas langkah penanggulangan bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir,” ujar Syaiful.

Ia mengungkapkan, dari hasil RDP bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terungkap Pemerintah Kota Ternate masih menghadapi kendala dalam penerapan aturan di lapangan.

“Peraturan daerah yang mengatur batas antara sungai dan permukiman sebenarnya sudah ada dan lengkap. Namun pelaksanaannya di lapangan yang belum tertib,” jelasnya.

Menurut Syaiful, lemahnya implementasi aturan itu disebabkan oleh kurangnya kolaborasi dan koordinasi antarperangkat pemerintahan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi lintas OPD hingga ke tingkat paling bawah.

“Kami sudah menegaskan kepada dinas terkait, dan kami juga akan meminta Wali Kota untuk memperkuat koordinasi sampai ke tingkat lurah, RT, dan RW. Informasi ini harus tersampaikan secara utuh kepada masyarakat, bahwa kita memiliki aturan dan perda yang mengatur tata kelola pembangunan dan tata ruang,” tegasnya.

Syaiful menambahkan bahwa kelemahan itu terlihat jelas saat DPRD melakukan tinjauan lapangan. DPRD menemukan sejumlah permukiman yang berada sangat dekat dengan kali mati. Hal ini berpotensi memicu bencana jika tidak segera ditangani secara serius. (*)