Temui Kepala LKPP RI, Ini yang Dibahas Gubernur Malut dan Kadis PUPR

Senin, 29 September 2025 - 09:36 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos didampingi Kepala Dinas PUPR Risman Irianto dan Kepala BPBJ Malut, Hairil Hi. Hukum usai pertemuan dengan Kepala LKPP RI. || dok : PUPR Malut

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos didampingi Kepala Dinas PUPR Risman Irianto dan Kepala BPBJ Malut, Hairil Hi. Hukum usai pertemuan dengan Kepala LKPP RI. || dok : PUPR Malut

Kasedata.id – Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Risman Iriyanto, menggelar pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP RI) di Jakarta. Kunjungan kerja itu untuk membahas Kontrak Payung Konsolidasi E-Katalog.

“Iya benar, kurang lebih ada tiga hal yang kami bahas bersama Ibu Gubernur, kepala BPBJ dengan Kepala LKPP RI. Pertama, peningkatan katalog konstruksi. Kedua, peningkatan konsolidasi dan ketiga, penerapan kontrak payung untuk Konstruksi,” kata Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto kepada kasedata.id, Senin (29/9/2025).

Baca Juga :  Bupati Sula Hadiri Kunjungan Menhut dan Komisi IV DPR RI di Ternate

Risman bilang, pihaknya akan menindaklanjuti pertemuan di level teknis atas tindaklanjut pertemuan tersebut. Ia berharap di tahun anggaran 2026, pelaksanaan tiga agenda tersebut dapat terlaksana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyebut langkah itu bagian dari komitmen Pemprov Malut khususnya Dinas PUPR dalam meningkatkan penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga :  Tiga Poin Penting Fraksi PKB Terhadap Pemprov Maluku Utara

“Tentunya sistem pengadaan ini dirancang untuk mendorong penghematan anggaran pemerintah, sekaligus meningkatkan kualitas barang dan jasa. Di sisi lain, penggunaan kontrak payung melalui e-katalog untuk mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan transparansi,” tuturnya.

“Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keunggulan penggunaan e-katalog dalam prosesnya akan lebih cepat, efisien, dan akuntabel karena harga dikontrol secara elektronik sesuai pasar,” tambahnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Gubernur Sherly Dorong Linmas Jadi Garda Keamanan Desa
Dugaan Pencemaran Nama Baik, DPRD Sula Periksa Kepala Inspektorat
Dari Sampah Jadi Rupiah, Bank Sampah Kayu Merah Ternate Mulai Bergerak
Malut Jadi Titik Serap Aspirasi, RUU Daerah Kepulauan Didorong Segera Sah
Akademisi Dukung Langkah BKD Malut Evaluasi PPPK, Ini Alasannya
Warga Bongkar Dugaan Penimbunan BBM di Ngade, Aparat Diminta Bertindak
SRT 1 Tak Kunjung Rampung, Wagub Maluku Utara Tagih Komitmen Kontraktor
Revitalisasi BUMD Diuji, Pemprov Malut Bidik Mesin Baru PAD

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 19:49 WIT

Gubernur Sherly Dorong Linmas Jadi Garda Keamanan Desa

Rabu, 30 September 2026 - 16:46 WIT

Dugaan Pencemaran Nama Baik, DPRD Sula Periksa Kepala Inspektorat

Rabu, 30 September 2026 - 16:09 WIT

Dari Sampah Jadi Rupiah, Bank Sampah Kayu Merah Ternate Mulai Bergerak

Rabu, 30 September 2026 - 13:40 WIT

Malut Jadi Titik Serap Aspirasi, RUU Daerah Kepulauan Didorong Segera Sah

Selasa, 29 September 2026 - 18:56 WIT

Warga Bongkar Dugaan Penimbunan BBM di Ngade, Aparat Diminta Bertindak

Berita Terbaru

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. || Foto : Kasedata.id

Daerah

Gubernur Sherly Dorong Linmas Jadi Garda Keamanan Desa

Rabu, 30 Sep 2026 - 19:49 WIT