Kasedata.id – Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Risman Iriyanto, menggelar pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP RI) di Jakarta. Kunjungan kerja itu untuk membahas Kontrak Payung Konsolidasi E-Katalog.
“Iya benar, kurang lebih ada tiga hal yang kami bahas bersama Ibu Gubernur, kepala BPBJ dengan Kepala LKPP RI. Pertama, peningkatan katalog konstruksi. Kedua, peningkatan konsolidasi dan ketiga, penerapan kontrak payung untuk Konstruksi,” kata Kepala Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto kepada kasedata.id, Senin (29/9/2025).
Risman bilang, pihaknya akan menindaklanjuti pertemuan di level teknis atas tindaklanjut pertemuan tersebut. Ia berharap di tahun anggaran 2026, pelaksanaan tiga agenda tersebut dapat terlaksana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut langkah itu bagian dari komitmen Pemprov Malut khususnya Dinas PUPR dalam meningkatkan penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa.
“Tentunya sistem pengadaan ini dirancang untuk mendorong penghematan anggaran pemerintah, sekaligus meningkatkan kualitas barang dan jasa. Di sisi lain, penggunaan kontrak payung melalui e-katalog untuk mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan transparansi,” tuturnya.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keunggulan penggunaan e-katalog dalam prosesnya akan lebih cepat, efisien, dan akuntabel karena harga dikontrol secara elektronik sesuai pasar,” tambahnya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
