Jaksa Giring Tersangka Proyek Istana Daerah Pulau Taliabu ke Penjara

Kasedata.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali menetapkan dan menahan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (ISDA) Kabupaten Pulau Taliabu tahun anggaran 2023.

Tersangka terbaru adalah Yopi Saraung, Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun. Ia resmi ditahan pada Rabu malam (10/12/2025) sekitar pukul 20.30 WIT, usai menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Malut.

Yopi keluar dari ruang pemeriksaan dengan rompi tahanan berwarna pink, tangan terborgol, serta dikawal ketat petugas. Ia kemudian digiring menuju mobil untuk dibawa ke penjara atau Rutan Kelas II B Ternate. Tempat Yopi untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan.

Baca Juga :  Malut United Gagal Menang di Gelora Kie Raha

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kasus pembangunan ISDA Pulau Taliabu tahun 2023 ini diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp8 miliar. Selain Yopi, jumlah tersangka kini menjadi tiga orang. Dua tersangka sebelumnya adalah mantan Kepala Dinas PUPR berinisial S selaku pengguna anggaran, serta MR sebagai pelaksana kegiatan.

Kepala Seksi Penerangan Umum (Kasi Penkum) Kejati Malut, Richard Sinaga, dalam konferensi pers menyampaikan penetapan tersangka terhadap Yopi Saraung sesuai Surat Penetapan Nomor: Print-776/Q.2/Fd.2/12/2025 tanggal 10 Desember 2025. Tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek pembangunan ISDA yang melekat pada Dinas PUPR Pulau Taliabu.

“Berdasarkan hasil penyidikan dalam kegiatan pembagunan itu diduga telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp8 miliar,” jelas Richard.

Atas penetapan tersebut, Kajati Malut kemudian menerbitkan surat perintah penahanan Nomor: Print-774/Q.2/Fd.2/12/2025 tanggal 10 Desember 2025.

“Terhadap tersangka Yopi Saraung, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas II B Ternate untuk mempercepat proses penanganan perkara,” tegasnya.

Richard menambahkan bahwa penetapan tiga tersangka dalam kasus ini merupakan bukti komitmen Kejati Malut dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah Maluku Utara. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar