Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melontarkan pernyataan keras tapi penuh makna saat membuka Musrenbang RKPD 2027 di Bella Hotel Ternate, Kamis (7/5/2026).
Di depan pejabat Kementerian/Lembaga dan 10 kepala daerah, Sherly menegaskan kemiskinan petani dan nelayan Maluku Utara bukan karena mereka malas atau tak punya hasil, tapi karena jalan dan jembatan di daerah ini puluhan tahun dibiarkan putus koneksi.
Sherly langsung menohok realita yang dirasakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ekonomi Maluku Utara tumbuh paling tinggi di Indonesia, tapi rakyat bertanya: uangnya ke mana? Petani punya kebun, nelayan punya ikan, tapi tetap susah karena hasil mereka tidak bisa sampai ke pasar. Masalahnya cuma satu: jalan,” tegasnya.
Menurut Sherly, selama konektivitas masih buruk, pertumbuhan ekonomi hanya akan jadi angka di atas kertas. Karena itu, ia memilih langkah yang lebih realistis daripada sekadar proyek mewah. Dari total 1.900 kilometer jalan rusak berat di Maluku Utara, Pemprov akan fokus membangun jalan Lapen agar lebih banyak wilayah cepat terhubung.
Logikanya sederhana. Satu kilometer jalan hotmix bisa menghabiskan Rp 8 miliar. Dengan uang yang sama, pemerintah bisa membangun empat kilometer jalan Lapen.
“Yang penting rakyat bisa lewat, hasil kebun bisa keluar, ikan bisa masuk pasar. Jangan semua harus mewah tapi ujungnya rakyat tetap terisolasi,” begitu pesan tegas Gubernur Malut.
Pemprov juga mulai memakai skema “Kontrak Payung” yang disebut mampu memangkas biaya proyek hingga 30 persen.
Tak cuma soal jalan, Sherly juga menyoroti pendidikan di wilayah kepulauan. Ia mengaku tak ingin lagi mendengar ada anak Maluku Utara berhenti sekolah hanya karena biaya komite atau akses yang sulit.
“Tahun 2025 kita gratiskan uang komite dan 10 ribu anak kembali sekolah. Tahun 2026 kita buka Sekolah Jarak Jauh untuk Morotai, Halut, dan Haltim. Tidak boleh lagi ada anak Malut gagal dapat ijazah SMA cuma karena tinggal di pulau,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Sherly memberi warning keras kepada para bupati dan wali kota. Ia meminta anggaran daerah jangan lagi habis untuk perjalanan dinas, rapat, FGD, dan acara seremonial yang minim dampak ke rakyat.
Setiap daerah, kata dia, wajib mengalokasikan minimal 10 persen APBD untuk infrastruktur. Bahkan Sherly menegaskan dirinya tak akan asal tanda tangan RAPBD 2027 jika kepentingan rakyat tidak jadi prioritas utama.
“Kita mungkin cuma sekali jadi pemimpin. Jadi jangan sibuk copy-paste program. Kerja pakai data, kerja pakai hati,” tutup Sherly. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
