Kasedata.id – Reses masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 yang digelar Anggota DPRD Maluku Utara Fraksi PKB, Muhajirin Bailussy di Kecamatan Pulau Moti, Kota Ternate, berubah menjadi ruang curhat masyarakat terkait minimnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dan pendidikan di wilayah kepulauan tersebut, Jum’at (15/5/2026).
Kehadiran Ketua Komisi IV DPRD Malut itu disambut Camat dan para lurah se Kecamatan Moti bersama masyarakat yang berharap berbagai persoalan daerah mereka benar-benar diperjuangkan.
Dalam forum itu, masyarakat menyampaikan beragam aspirasi mulai dari jalan lingkar Pulau Moti, jembatan laut yang rusak, hingga persoalan pendidikan yang diharpkan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Camat Pulau Moti, Ahmad Yasin, menegaskan jalan lingkar Pulau Moti sudah menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan wajib mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Jalan lingkar Pulau Moti itu urat nadi masyarakat. Jangan terus dibiarkan, pemerintah harus serius melihat ini,” tegas Ahmad.
Sorotan keras juga datang dari Lurah Tafaga terkait rusaknya jembatan laut Tanjung Pura di Kelurahan Takofi. Menurutnya, kondisi jembatan semakin memprihatinkan dan sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Jembatan itu akses vital masyarakat. Kalau terus rusak dan dibiarkan, aktivitas ekonomi dan mobilitas warga ikut lumpuh,” katanya.
Di bidang pendidikan, kritik tajam disampaikan Umar Ibrahim terkait kondisi sekolah yang dinilai luput dari perhatian pemerintah. Ia menyoroti bangunan SMA Negeri 7 Ternate yang hangus terbakar dan berharap secepatnya mendapat penanganan serius.
“Yang terbakar itu ruang kantor, ruang guru, ruang bendahara dan beberapa fasilitas penting lainnya. Ini harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Tak hanya itu, Umar juga mengungkap krisis tenaga pengajar di SMA Negeri 9 Ternate yang kekurangan sedikitnya tujuh guru, termasuk guru Agama Islam dan guru bimbingan penyuluhan.
“Laboratorium dibangun tapi mobiler tidak ada. Bangunan sekolah juga terancam abrasi karena belum ada talud penahan ombak. Kalau dibiarkan, sekolah bisa rusak lagi,” tandasnya.
Kekecewaan terhadap pemerataan pembangunan juga disampaikan warga setempat, Insar Nasir. Ia menilai Pulau Moti seolah hanya diingat pada momen tertentu, sementara kebutuhan masyarakat terus terabaikan.
“Pulau Moti juga bagian dari Maluku Utara. Kami berhak mendapat perhatian yang sama. Jangan tunggu masyarakat berteriak baru pemerintah datang,” katanya.
Menanggapi berbagai keluhan itu, Muhajirin Bailussy menegaskan persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Moti akan segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait agar ada pola intervensi yang jelas dan tepat sasaran.
Menurutnya, aspirasi masyarakat terkait jalan lingkar hingga jembatan laut Tanjung Pura tidak boleh hanya berhenti di forum reses, tetapi harus dikawal sampai ada realisasi nyata di lapangan.
“Persoalan jalan dan jembatan ini akan kami koordinasikan dengan pemerintah dan dinas terkait supaya dicari pola intervensinya seperti apa. Yang jelas, masyarakat Pulau Moti butuh kepastian, bukan janji berulang,” tegas Muhajirin.
Terkait usulan pembangunan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD), Muhajirin memastikan seluruh aspirasi warga akan ditampung dan diperjuangkan ke pemerintah provinsi maupun pusat agar segera mendapat perhatian serius.
“Soal IJD ini kami tampung seluruh aspirasinya, lalu kami dorong dan sampaikan ke pemerintah supaya ada titik terang. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
